Hukum rimba terjadi di Rumah tahanan Mabes Polri.

Seorang Jenderal dengan penghargaan simbol BINTANG dipundaknya disuga melakukan penganiayaan terhadap M.Kece , sama-sama sebagai tahanan atas dugaan melakukan tindak pidana, sang Jendral dgn kasus dugaan Korupsi dan M.Kece diduga melakukan penistaan terhadap agama tertentu.Lalu menjadi pertanyaan dimanakah peran hukum, peran penegakan hukum dan peran penjaga Sel??

Jika sang Jendral atas nama membela agamanya melakukan tindakan pidana baru, hukuman badan kepada M.Kece, maka tindakan tersebut adalah kesewenang-wenangan sang jendral. menurut KUHAP dan KUHP hukuman badan hanya berlaku bagi terpidana mati dan itu tata laksananya bukan kewenangan sang Jendral utk melakukan eksekusi mati, tetapi kewenangan Kejaksaan Agung RI sebagai lembaga ekskutorial.

Kedua-keduanya baik M.Kece maupun sang jendral sama-sama berstatus TSK dgn dugaan tindak pidana,seharusnya sang jendral tidak melakukan tindkan pidana baru, dgn menganiaya M.Kece, apapun alasannya dari sang jendral, sama halnya dengan diri sang jendral katika masuk Sel dengan alasan melanggar hukum dugaan (Korupsi) tidak ada yang melakukan penganiayaan kpd sang jendral bukan? Mungkin sebaliknya sang jendral mendapat hormat dari bawahannya yg bertugas menjaga Rumah Tahanan Mabes Polri.

Tindakan sang Jendral dengan alasan apapun tidak dapat dibenarkan, apalagi sang jendral juga seorang anggota Polisi yg tentunya sudah sangat berpengalaman dan berpendidikan tinggi tentu dapat membedakan mana yang baik,benar dan mana yang tidak harus dilakukan oleh dirinya.

Tindakan sang jendral tidak saja merusak citra Lembaga POLRI tetapi juga merusak citra Hukum itu sendiri, sebab dalam sistem hukum telah diatur sebaik mungkin oleh lembaga Legislatif agar tidak ada melakukan tindakan sewenang-wenang oleh siapapun termasuk negara atas nama hukum. Hukum adalah sarana atau alat utk mengatur ketertiban umum, dan penulis meyakini sang jendral juga paham tentang itu, memahami pembangunan sistem hukum nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan melintasi waktu,peristiwa dan kondisi khas disetiap periode.

Sang jendral adalah representasi dari negara, yang berkewajiban menegakan hak-hak dan kebebasan warganya, sehingga walaupun didalam sel yang sama sang jendral sebagai aparat negara tetap menjamin kedudukan hukum individu seperti M.Kece, karena setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang.

Sang jendral tidak dapat memberikan alasan, membela agama atau harga diri sekalipun, selain mentaati hukum, atau undang-undang yang merupakan penjelmaan kemauan umum dari rakyat.

Penulis akan menyampaikan rasa hormat, kepada sang jendral, jika didalam ruang dan atap yang sama tetap membangun komunikasi intersubjektif ini juga didasari realitas bahwa manusia dalam pandangan eksistensialisme hidup dalam suasana Eigenwelt, kesadaran diri, keduanya dapat menjalin hubungan yang khas oleh karena kedua-duanya mengalami suasa kebathinan yang sama, yakni keterbatasan kebebasan atau kata lain sama-sama menderita.

Peristiwa ini tidak harus terjadi lagi di NKRI, negara telah memiliki sistem hukum untuk mengatur setiap pelanggaran dan berfungsi untuk menjaga ketertetiban umum.
Setip tindak pidana telah diatur sebaik mungkin, maka kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh M.Kece ada lembaga yang berwenang untuk melakukan penegakan bukan dengan cara-cara yang dilakukan oleh sang jendral.


Penulis: (Nyoman Rae)
Akademisi, pengamat hukum, Direktur Pusat Kajian Hukum Veritas dan Advokat.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *