Berkaca kasus Brigadir J, pakar hukum Nyoman Rae: Kewenangan polisi ‘sah’ melakukan kekerasan

Citra kepolisian sedang dalam keadaan kurang baik di mata masyarakat Indonesia. Pasalnya, misalnya saja dengan kasus kematian Brigadir Yosua atau Brigadir J, polisi dianggap menutupi penegakan hukum yang seadil-adilnya.

Hal ini seperti disampaikan oleh pakar hukum pidana, Dr. Nyoman Rae SH.MH menyebutkan bahwa kepolisian sebagai penegak hukum yang ‘unik’.

Citra kepolisian sedang dalam keadaan kurang baik di mata masyarakat Indonesia. Pasalnya, misalnya saja dengan kasus kematian Brigadir Yosua atau Brigadir J, polisi dianggap menutupi penegakan hukum yang seadil-adilnya.

Hal ini seperti disampaikan oleh pakar hukum pidana, Dr. Nyoman Rae SH.MH menyebutkan bahwa kepolisian sebagai penegak hukum yang ‘unik’.

Dr. Nyoman memberikan contoh selanjutnya, ia menjelaskan sebagaimana di negara maju di Amerika misalnya, polisi mendapat cap yang kurang baik, atau disebut ‘tainted occupation.

Meskipun demikian, Nyoman Rae menjelaskan, sekalipun dapat stigma negatif, polisi di negara Paman Sam itu juga memiliki citra baik di kalangan masyarakat mereka.

“Stigma tersebut diterima polisi karena polisi merupakan tokoh yang Ambivalen sekaligus ditakuti dan di kagumi,” jelas Nyoman.

Karena itu ia membandingkan citra polisi di Indonesia dan di Amerika itu. Menurutnya, di Indonesia citra polisi tidak jauh berbeda.

“Stigma polisi di Indonesia juga hampir sama Polisi yang bertugas untuk melawan kejahatan tentu dilengkapi dengan kekuasaan untuk menggunakan kekerasan,” paparnya.

Kenyataannya, seperti disebutkan Nyoman Rae terlihat pada realitanya. Polisi menggunakan kewenangannya untuk melakukan kekerasan. Tindakan polisi inilah yang kenyataannya juga menjadi sosok yang menakutkan di mata publik saat ini.

“Kewenangan inilah yang menjadikan stigma polisi sangat buruk. Karena kewenangan yang ada padanya untuk menggunakan kekerasan dan polisi tampil sebagai tokoh misterius. Apabila kita memaknai Polisi sebagai ‘Bhayangkara’ dalam bahasa asli Sanskerta berarti menakutkan,” paparnya.

Posisi polisi 2 mata uang dalam satu sisi pertanggung jawaban tujuan hukum sisi yang lain pertanggung jawaban sosiogi (masyarakat).

Selanjutnya, Nyoman Rae menjelaskan seharusnya polisi dalam penegakan hukum berani setegasnya. Seperti di kasus ‘polisi tembak polisi’ yang melibatkan Brigadir J.

Bahwa sejatinya polisi adalah hukum yang hidup. Sehingga, dalam kasus ini polisi dilematis dan diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Apabila berani sejujurnya maka citra polisi mungkin akan hancur. Sebaliknya jika tidak tegas berkeadilan, maka publik menilai polisi tidak berani tegas kepada anggotanya.

“Posisi dilematis polisi sangat nampak karena dia berada dalam 2 mata uang, satu sisi untuk mencapai tujuan sosial dalam sisi lain memenuhi tujuan dari hukum itu sendiri yakini Keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Berbeda dengan kekuasaan yang dimiliki polisi antara ketertiban dan kekerasan, konsep keadilan untuk menempatkan sesuatu pada porsinya, Keadilan dan hukum adalah dua hal yang saling terkait. Karena keadilan maka hukum itu diciptakan.maka banyak para penagak hukum salah cara memandang tentang konsep keadilan dan hukum.

Dengan demikian, Nyoman menjelaskan bahwa pada saat ini hukum tidak hanya sebagai sarana untuk mencapai ketertiban, melainkan menjadi lawan dari ketertiban.

“Kesimpulan singkatnya, bahwa polisi berada dalam dua dimensi yang saling bertolak belakang yakni tujuan hukum dan tujuan sosiologi yang diharapkan,” paparnya.

“Suka tidak suka, penggunaan kekerasan oleh Polisi sering disebut inti dari pekerjaan kepolisian. Apakah kekerasan ‘biasa’ atau kekejaman (brutality)

Dia mencontohkan yakni kasus Brigadir J di mana polisi harus menerima dan memberikan pertanggungjawaban moral terhadap penggunaan kekerasan yang tidak sah apabila penembakan terhadap korban tidak atas nama ketertiban, tetapi atas nama kejahatan.

Mengapa dituntut pertanggungjawaban moral, karena hukum dan moral dalam saling terkait walaupun dalam keadaan lain harus dipisahkan antar hukum dan moral.

MORAL sebagai syarat pelaksanaan hukum dalam bubungan tridimensional, pelaku hukum atau org yang memiliki kewajiban berbuat hukum,baik selaku penegak hukum maupun subjiek lainnya adalah peran inti dalam menggerakan hukum.

Hukum menuju pada keadilan,kebenaran dan nilai-nilai etik, sangat ditentukan atas moral para pelaku hukum menjadi penting setidaknya disebakan beberapa hal.

Pertama, bahwa hukum merupakan kehendak Ilahi yang diturunkan bagi manusia.

Kedua, bahwa kehendak Ilahi sangat berkaitan dengan kehendak bebas manusia. Ia memiliki kehendak bebas dengan akal pikirannya akan tetapi kebebasan terikat oleh nilai-nilai norma-norma sebagai pengendali.

Ketiga, akhlak bagi para pengemban hukum adalah hal yang mutlak di tangan para penagak yang berakhlak menjamin hukum dapat dijalankan secara adil.

“Kejahatan tidak akan memberikan keuntungan (Crime doesn’t pay).”

Leave a Comment

Your email address will not be published.